www.cuplikdata.id – Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, memberikan tanggapan terkait kondisi terkini integritas pemilu di Indonesia setelah Pemilu 2024. Ia mengungkapkan bahwa penurunan skor integritas ini merupakan sebuah tantangan serius yang dihadapi dalam konsolidasi demokrasi di tanah air.
Ferry menekankan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dan daerah mulai 2029 dapat dijadikan sebagai titik awal untuk memperbaiki sistem pemilu secara menyeluruh. Ini dianggap sebagai momen penting untuk memperkuat demokrasi di Indonesia.
Dalam keterangannya, Ferry menyebutkan bahwa putusan MK nomor 135/PUU-XXII/2025 menjadi langkah strategis dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu dan memperbaiki tata kelola yang ada. Pemilu dinilai sebagai momen yang menggambarkan tantangan kompleks dalam menjaga integritas dan keadilan.
Mencermati Skor Integritas Pemilu di Indonesia
Ferry menunjukkan bahwa penurunan skor integritas Indonesia dalam Global Electoral Report 2025 dari 58 menjadi 47 sangat mencolok. Hal ini terutama disebabkan oleh berbagai masalah seperti pencalonan, penyelesaian sengketa, dan praktik politik uang yang merugikan kualitas pemilu.
Fenomena ini menjadi pertanda bahwa ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia. Penurunan tersebut harus dipandang sebagai alarm bagi semua pemangku kepentingan untuk melakukan introspeksi dan perbaikan mendasar.
Oleh karena itu, dia memahami bahwa isu ini lebih dari sekadar prosedur pemilu. Ini mencakup budaya politik, regulasi, dan akuntabilitas yang harus diperkuat agar pemilu mendatang bisa lebih bermakna dan transparan.
Urgensi Revisi Undang-Undang Pemilu untuk Menyongsong 2029
Menyangkut pemisahan pemilu nasional dan daerah, Ferry menegaskan bahwa langkah ini harus diikuti dengan revisi Undang-Undang Pemilu yang ada. Ia meminta agar DPR dan pemerintah dapat segera merevisi aturan yang berlaku untuk mengakomodasi perubahan tersebut.
Revisi ini bertujuan untuk memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum yang selama ini dianggap lemah. Hal ini penting agar setiap pelanggaran dapat ditindaklanjuti dengan tegas untuk menciptakan pemilu yang lebih adil.
Langkah ini diharapkan dapat memperbaiki reputasi pemilu Indonesia di mata dunia internasional. Dengan adanya sistem yang lebih transparan dan akuntabel, diharapkan masyarakat dapat lebih percaya pada proses demokrasi yang berlangsung.
Pentingnya Keterlibatan Publik dalam Demokrasi
Ferry juga menyoroti bahwa perbaikan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu, tetapi juga masyarakat luas. Keterlibatan publik menjadi salah satu kunci untuk mencapai pemilu yang lebih berkualitas dan demokratis.
Dukungan masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilu sangat penting. Tanpa partisipasi publik, setiap upaya perbaikan akan sulit terwujud, karena masyarakat adalah elemen vital dalam proses demokrasi.
Oleh karena itu, Ferry menyerukan agar setiap individu, terutama pemuda, terlibat aktif dalam proses demokrasi. Hal ini bisa dilakukan melalui pendidikan politik yang baik dan keterlibatan dalam berbagai kegiatan sosial.
