www.cuplikdata.id – Presiden Prabowo Subianto baru saja melantik sepuluh anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri yang bertujuan untuk mendalami dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Dalam pelantikan yang berlangsung pada Jumat, 7 November 2025, Prabowo menegaskan pentingnya transparansi kerja komisi serta komunikasi terbuka dengan berbagai kalangan masyarakat, mulai dari tokoh publik hingga warganet.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menjelaskan bahwa komisi ini bertugas merumuskan langkah-langkah konkret dalam reformasi di tubuh Korps Bhayangkara. Selain itu, komisi ini juga akan menjadi tempat untuk menampung keluhan serta aspirasi yang datang dari masyarakat secara luas.
Melihat pentingnya aspirasi publik, Jimly mengatakan bahwa masukan dari berbagai pihak wajib diperhatikan. Masyarakat, termasuk aktivis dan tokoh bangsa, diharapkan bisa ikut berpartisipasi dalam proses ini agar kebijakan yang lahir bisa lebih mengena dengan kebutuhan masyarakat.
Pentingnya Mengedepankan Aspirasi Masyarakat dalam Reformasi Polri
Dalam upaya membentuk kebijakan yang lebih baik, Komisi Percepatan Reformasi Polri akan menjaring pendapat dari tokoh-tokoh masyarakat. Pada September 2025, Gerakan Nurani Bangsa (GNB) mengajukan aspirasi untuk pembentukan tim reformasi dalam institusi Polri kepada Presiden Prabowo.
Beberapa tokoh yang terlibat dalam GNB termasuk Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Romo Franz Magnis-Suseno SJ, dan M. Quraish Shihab yang memiliki latar belakang pengalaman mendalam. Kehadiran mereka dalam dialog tersebut menjadi penanda penting bahwa reformasi Polri menjadi perhatian serius banyak kalangan.
Lebih lanjut, Jimly mengarahkan komisi untuk mengumpulkan masukan dari publik yang juga aktif di media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa suara masyarakat menjadi salah satu prioritas utama dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif dan adaptif.
Strategi Komisi Percepatan Reformasi Polri dalam Mewujudkan Tujuan
Kegiatan utama dari komisi ini adalah melaksanakan survei dan diskusi yang lebih interaktif untuk menjaring aspirasi masyarakat. Dengan pendekatan yang lebih terbuka, diharapkan masyarakat bisa berpartisipasi lebih aktif dalam reforma yang berlangsung.
Komisi juga akan memfasilitasi pertemuan dengan para ahli dan akademisi untuk mendapatkan pandangan yang lebih beragam. Ini diharapkan akan menciptakan kebijakan publik yang lebih solid dan berbasis bukti.
Selain itu, komisi ini memiliki target untuk memberikan rekomendasi kepada Presiden Prabowo dalam waktu tiga bulan. Rekomendasi tersebut diharapkan mencakup langkah-langkah konkret yang bisa diimplementasikan untuk memperbaiki kinerja Polri.
Kerjasama dengan Berbagai Pihak untuk Menciptakan Perubahan Positif
Untuk mendukung kelancaran tugasnya, komisi ini akan berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait. Kerjasama ini dianggap perlu agar rencana reformasi lebih terintegrasi dan dapat menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah yang lebih luas.
Partisipasi dari instansi lain diharapkan juga dapat membawa perspektif yang lebih holistik. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Komisi Percepatan Reformasi Polri menyiapkan langkah-langkah strategis yang diharapkan bisa diimplementasikan secara efektif. Dengan mengutamakan aspirasi masyarakat, diharapkan citra Polri yang lebih baik bisa segera tercapai.
