www.cuplikdata.id – Ekonomi Indonesia saat ini tengah menjadi sorotan dengan adanya angka pertumbuhan 5,12 persen yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk kuartal II tahun 2025. Namun, sejumlah ekonom meragukan keakuratan data ini, menyatakan bahwa angka tersebut tidak mencerminkan keadaan ekonomi yang sebenarnya berdasarkan berbagai indikator makro yang menunjukkan pelemahan.
Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), mengungkapkan bahwa ada sejumlah data dari BPS yang tampak tidak konsisten dan bahkan janggal. Hal ini mengundang tanda tanya mengenai latar belakang di balik angka pertumbuhan yang disajikan.
Salah satu data yang menjadi perhatian adalah pertumbuhan industri pengolahan. Data BPS menunjukkan industri ini tumbuh 5,68 persen secara year-on-year (yoy), namun bertolak belakang dengan data PMI Manufaktur yang mengalami penurunan signifikan. Kondisi tersebut menciptakan ketidakpastian dan memicu pertanyaan lebih lanjut bagi banyak pihak.
Apa yang Sebenarnya Terjadi di Sektor Industri?
Bhima menjelaskan adanya perbedaan mencolok antara data BPS dan PMI Manufaktur yang diperoleh dari survei. Sementara pertumbuhan industri pengolahan menunjukkan angka yang positif, PMI Manufaktur justru menunjukkan penurunan dari 47,4 menjadi 46,9. Hal ini menunjukkan adanya ketidakselarasan yang patut diperhatikan.
Lebih lanjut, Bhima mencermati bahwa terdapat fenomena PHK massal di industri padat karya dan efisiensi yang terjadi di sektor industri. Penurunan penjualan semen dan berhentinya produksi di beberapa smelter nikel menjadi gambaran nyata dari pelemahan dalam sektor industri. Hal ini menggugah untuk merenungkan bagaimana bisa terjadi pertumbuhan yang tinggi dalam kondisi tersebut.
Lebih mengkhawatirkan lagi, ketika bicara tentang konsumsi rumah tangga, Bhima mencatat bahwa data menunjukkan pertumbuhan yang hanya mencapai 4,97 persen. Mengingat kontribusi sektor ini mencapai 54,2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), seharusnya pertumbuhan konsumsi bisa lebih tinggi untuk mendukung angka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.
Data BPS dan Realitas di Lapangan
Berdasarkan pengamatan, situasi ini memberikan rasa skeptisisme kepada masyarakat dan pelaku ekonomi mengenai akurasi data BPS. Rasa keraguan ini tidak hanya berasal dari pengamatan keseharian tetapi juga dari data statistik yang tidak sesuai dengan realita di lapangan.
Bhima menilai bahwa masyarakat berhak meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh BPS. Dengan situasi yang tampak tidak masuk akal, data yang dipublikasikan menjadi tidak relevan bagi banyak orang yang merasakan kesulitan di sektor ekonomi. Kombinasi antara data negatif di lapangan dan informasi positif dari BPS menciptakan kebingungan yang lebih besar.
Sikap skeptis ini bisa berpotensi menimbulkan dampak negatif, bukan hanya bagi masyarakat tetapi juga bagi investor yang mencari kepastian dalam berinvestasi. Keterbukaan dan transparansi dalam menyajikan data statistik menjadi aspek yang sangat penting untuk diberikan oleh BPS agar kepercayaan publik bisa tetap terjaga.
Implikasi terhadap Kebijakan Ekonomi dan Investasi
Ketidakpastian mengenai statistik pertumbuhan ini dapat memengaruhi kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah. Apabila data yang dipublikasikan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya, maka kebijakan yang dihasilkan tidak akan efektif dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan sektor industri.
Penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi ulang terhadap data yang dikeluarkan oleh BPS, sehingga kebijakan yang diambil berdasarkan informasi yang akurat. Kebijakan yang tepat berdasarkan data yang valid diharapkan dapat mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Di sisi lain, investor juga akan menaruh perhatian besar pada implikasi dari data ini. Jika data yang dirilis menunjukkan pertumbuhan yang tidak sesuai dengan realitas, penanam modal bisa kehilangan kepercayaan dan memilih untuk menunda investasi. Hal ini tentunya bisa memperlambat pemulihan ekonomi yang diinginkan.
Menciptakan Kepercayaan Melalui Transparansi Data
BPS perlu meningkatkan transparansi dan akurasi dalam pengumpulan dan penyajian data statistik. Untuk membangun kembali kepercayaan publik, BPS harus berkomitmen untuk mengeluarkan data yang sejalan dengan fakta dan kondisi di lapangan tanpa ada kepentingan tertentu yang memengaruhi.
Upaya untuk memperbaiki sistem pengumpulan data dan pengolahan statistik perlu dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi, pelaku industri, dan masyarakat. Kolaborasi ini diharapkan dapat menghadirkan data yang lebih tepat sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih relevan dan bermanfaat.
Kedepannya, diharapkan ada perbaikan tidak hanya dalam aspek penyajian data, tetapi juga dalam cara data tersebut dikomunikasikan kepada masyarakat. Edukasi dan informasi yang jelas dapat membantu masyarakat memahami kondisi ekonomi yang sebenarnya dan mengurangi rasa skeptisisme yang ada.